October 2025 – Otong Sulaeman

Dari Affan hingga Gaza: Solidaritas Keadilan yang tak Mengenal Batas

Artikel ini sudah dimuat di Republika 30 Agustus 2025

Indonesia berduka. Nama Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas tertabrak mobil rantis Polri ketika sedang mengantar makanan, kini bergema di jalanan dan ruang-ruang publik. Affan bukan demonstran, bukan provokator, bukan lawan politik. Ia hanyalah seorang anak bangsa yang sedang bekerja mencari nafkah, namun nyawanya melayang karena kelalaian aparat yang tengah mengamankan aksi mahasiswa.

Tragedi ini mengguncang rasa keadilan kolektif. Di berbagai kota, demonstrasi meluas; mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan, tidak hanya memprotes keistimewaan DPR yang menetapkan tunjangan rumah Rp50 juta per bulan di tengah kesulitan ekonomi rakyat, tetapi juga menuntut tanggung jawab atas kematian seorang rakyat kecil yang tidak bersalah.

Masa Depan Integrasi Ilmu, Jalan Peradaban Muhammadiyah

Oleh: Dr. Otong Sulaeman

Sejak Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah lebih dari seabad lalu, kita semua tahu bahwa pendidikan adalah urat nadi gerakan ini. Bagi beliau, sekolah bukan sekadar ruang belajar baca-tulis, melainkan wahana untuk melahirkan peradaban baru. Di ruang kelas itulah beliau mengajarkan tafsir al-Qur’an dan fiqh, tetapi pada saat yang sama juga membuka jendela bagi matematika, ilmu bumi, dan pengetahuan modern lainnya. Inilah warisan paling penting Muhammadiyah: keyakinan bahwa agama dan ilmu tidak boleh dipisahkan.

Paradigma integrasi ilmu yang menjadi ciri khas pendidikan Muhammadiyah sesungguhnya adalah gerbang peradaban. Melalui integrasi ini, Muhammadiyah menolak dikotomi sempit antara “ilmu agama” dan “ilmu umum”. Keduanya harus berjalan bersama, saling mengisi, dan saling memperkuat. Sebab tanpa ilmu agama, pendidikan kehilangan ruh dan arah; tetapi tanpa sains dan teknologi, umat Islam akan terus menjadi penonton dalam panggung besar sejarah. Integrasi ilmu adalah filosofi yang menjadikan Muhammadiyah berbeda sejak awal: sebuah ikhtiar menjadikan Islam tidak hanya bimbingan moral, tetapi juga kekuatan penggerak kemajuan zaman.

Selanjutnya: klik website Muhammadiyah

Zionisme dan Kolonialisme, Baju Beda tapi Isinya Seratus Persen Sama!

Artikel ini sudah dimuat di Republika 19 Agustus 2025

Kita masih berada di bulan Agustus, di mana bangsa Indonesia kembali larut dalam suasana penuh simbol. Kita merayakan, dengan penuh rasa syukur, bahwa bangsa ini pernah bangkit dari belenggu penjajahan. Namun, di tengah gegap gempita itu, ada satu hal yang kerap luput dari ingatan: para pahlawan kita berjuang bukan hanya melawan senjata penjajah, melainkan juga melawan propaganda kolonial.

Sejarah mencatat bagaimana kolonialisme selalu berusaha membungkus dirinya dengan wajah yang manis. Penjajahan tidak pernah ditampilkan sebagai perampasan, melainkan sebagai “misi peradaban.”Indonesia mengenalnya dalam istilah Politik Etis Belanda pada 1901. Konon, Belanda ingin membalas budi kepada bumiputra dengan memberi pendidikan, kesehatan, dan perbaikan kesejahteraan.

Jika Tak Mau Menyebut Israel Penjajah, Jangan Bicara Kemerdekaan

Artikel ini sudah dimuat di Republika 12 Agustus 2025

Bulan Agustus selalu penuh warna. Bendera merah putih berkibar di tiap jalan, lagu kebangsaan menggema, pidato kemerdekaan diucapkan dengan suara bergetar. Kita merayakan bahwa Indonesia pernah bangkit dari belenggu penjajahan. Namun, di tengah gegap gempita itu, kita sering lupa satu hal: Pembukaan UUD 1945 tidak hanya mengafirmasi kemerdekaan kita, tetapi juga memuat perintah moral yang lebih besar.

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.”

Kalimat ini bukan hiasan retoris. Ia berdiri di atas dua pilar yang tak terpisahkan: afirmasi—pengakuan bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan negasi—penolakan tegas terhadap penjajahan dalam bentuk apapun. Dalam kerangka epistemologi Pancasila, kebenaran sejati tidak hanya “mengatakan yang benar”, tetapi juga “menolak yang salah”.

Menelisik Tarif Impor Trump dengan Lensa Baqr Sadr

Oleh: Otong Sulaeman (Ketua/Rektor STAI Sadra)

Pada 7 Juli 2025, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengirim surat kepada Presiden Prabowo yang isinya penetapan tarif impor sebesar 32% terhadap berbagai produk Indonesia. Kebijakan ini akan berlaku mulai 1 Agustus 2025 dan diklaim sebagai langkah untuk melindungi industri domestik Amerika dari pengaruh negara-negara yang dianggap “bersekongkol” dalam pakta ekonomi non-Barat seperti BRICS—yang baru saja menerima Indonesia sebagai anggota. Namun sesungguhnya, keputusan ini lebih tepat dibaca sebagai ekspresi kian tertekannya dominasi ekonomi liberal oleh bangkitnya kekuatan-kekuatan alternatif di belahan dunia non-Barat.

Langkah Trump tidak hanya mengancam daya saing ekspor Indonesia dan mengguncang sektor manufaktur nasional, tetapi juga mengungkapkan paradoks mendasar dari sistem ekonomi liberal: ketika kepentingan hegemon terganggu, prinsip-prinsipnya sendiri dengan cepat dikesampingkan. Inilah titik ketika liberalisme tidak lagi menjadi sistem nilai universal, melainkan topeng ideologis bagi ekspansi dan dominasi kekuasaan.

Ketika Amanah Menjadi Komoditas: Refleksi dari Kisruh Royalti Musik

Dr. Otong Sulaeman (Ketua/Rektor STAI Sadra)

Di Indonesia, polemik soal royalti lagu kembali mencuat. Sebagian pemilik kafe dan restoran mengeluh karena merasa dibebani pungutan atas musik yang mereka putar. Di sisi lain, para musisi dan pencipta lagu menuntut hak mereka atas karya yang telah dibuat dengan keringat, air mata, dan kreativitas. Perdebatan ini kelihatannya sekadar urusan tarif, hukum, atau regulasi. Namun jika ditarik lebih dalam, kasus ini mencerminkan dilema besar zaman kita: ketika seni kehilangan ruhnya karena segala hal telah dibungkus oleh logika ekonomi.

Musik, pada hakikatnya, adalah bentuk ekspresi terdalam manusia. Ia adalah suara jiwa yang mencari makna, menyuarakan luka dan cinta, serta menjembatani yang tak bisa diungkapkan dengan kata. Namun dalam masyarakat modern, musik telah menjadi komoditas: dipasarkan, diberi harga, dan dipertarungkan dalam sistem royalti dan algoritma. Yang diukur bukan lagi kedalaman makna, tapi jumlah putaran, rating, dan potensi monetisasi. Musik tidak lagi ditulis demi keindahan atau pesan kemanusiaan, melainkan demi trending dan profit.

Serakahnomics dan Logika Keserakahan: Krisis Etika Bisnis di Indonesia

Dr. Otong Sulaeman (Ketua/Rektor STAI Sadra)

Dalam pidatonya bulan Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto menciptakan istilah baru yang langsung menggelitik ruang publik: serakahnomics. Ia menyindir secara tajam praktik ekonomi segelintir elite kaya yang terus menumpuk kekayaan meski sudah berkelimpahan, dan menyebut bahwa keserakahan ini adalah musuh baru bangsa. Presiden mengajak agar ekonomi nasional kembali berpihak kepada rakyat kecil, bukan dikuasai segelintir orang yang tak pernah kenyang. Pidato tersebut menjadi semacam seruan moral di tengah suasana keprihatinan akan ketimpangan ekonomi yang kian melebar.

Namun menarik untuk mencermati bahwa ucapan tersebut bukan hanya statemen moral sesaat, melainkan menggugah kembali satu perdebatan lama tentang sistem ekonomi macam apa yang ingin kita bangun: apakah ekonomi yang didasarkan pada prinsip keserakahan yang dilegalkan—seperti homo economicus dalam tradisi liberalisme—atau ekonomi yang bertumpu pada keadilan sosial sebagaimana diperjuangkan oleh tokoh-tokoh sosialis Indonesia pada era awal republik?

Sikap Diam Kita yang Membunuh Gaza

Artikel ini sudah dimuat di Republika 2 Agustus 2025

Langit Gaza kembali merah, bukan oleh senja, tetapi oleh api yang turun dari langit buatan manusia. Anak-anak terbangun bukan karena mimpi, tapi karena suara ledakan yang mengoyak malam. Di balik reruntuhan itu, seorang ibu memanggil nama anaknya. Di atas puing-puing itu, seorang anak memanggil nama ibunya. Tapi dunia terlalu sibuk menunduk pada peta, protokol, dan kepentingan untuk sekadar menengok suara mereka.

Di tengah porak-poranda, manusia memanggil manusia lain. Namun tak banyak yang datang. Beberapa memilih diam, dan sebagian lagi menatap dari kejauhan—dengan mata penuh kalkulasi dan hati yang tertutup oleh lembaran diplomasi. Dunia Arab, yang dalam sejarahnya pernah menggemakan semangat perlawanan terhadap ketidakadilan, kini sebagian memilih jalan sunyi: jalan yang tidak berkata apa-apa, dan karena itu justru lebih menusuk daripada makian.

Jalaluddin Rumi, penyair besar dari Timur, pernah menyatakan bahwa diam memang menjadi bahasa Tuhan. Tetapi, Rumi juga mengecam sikap diam ketika dunia menangis karena kezaliman.

Benarkah Yahudi Punya Hak Kembali ke Tanah Palestina? Ini Sanggahan Tegasnya

Artikel ini sudah dimuat di Republika 4 Juli 2025

Perang 12 hari antara Iran dan Israel yang terjadi pada Juni 2025 mengguncang geopolitik dunia. Serangan rudal dan balasan beruntun tak hanya menggemparkan Timur Tengah, tapi juga memantik diskusi tajam di banyak negara, termasuk Indonesia. Banyak yang bertanya: mengapa Iran begitu ngotot membela Palestina, bahkan rela berkonfrontasi militer dengan Israel?

Jawabannya sederhana, tapi berdampak besar yaitu karena Palestina adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan historis dan kolonialisme modern. Di balik perang rudal itu, ada perang narasi yaitu siapa yang punya hak atas tanah itu? Siapa yang harus pergi, dan siapa yang berhak tinggal?

‘Indonesia Harusnya Fokus Dalam Negeri Bukan Palestina’, Benarkah Demikian?

Artikel ini sudah dimuat di Republika 27 Juni 2025

Perang antara Iran dan Israel menjadi isu panas di Indonesia selama 12 hari. Media ramai memberitakan, para pengamat muncul silih berganti, dan opini publik pun terbelah. Salah satu pendapat yang banyak mengemuka adalah, “Indonesia seharusnya fokus ke dalam negeri. Masih ada masalah ekonomi, pengangguran, dan korupsi yang jauh lebih penting diselesaikan daripada ikut campur konflik di luar sana.”

Apakah benar demikian? Mari kita jawab, bukan semata dari sudut geopolitik atau strategi diplomasi, tapi dari perspektif yang lebih dalam: filsafat bangsa.