Darurat Altruisme dan Hikmah Idul Adha

Artikel ini sudah dimuat di Kompas 5 Juni 2025

Pada 6 Juni 2025, umat Islam di Indonesia kembali merayakan Idul Adha, hari raya kurban yang setiap tahunnya menghidupkan kembali kisah spiritual Nabi Ibrahim dan Ismail. Dalam ingatan kolektif umat, peristiwa ini bukan semata rekam jejak sejarah atau ritus keagamaan, melainkan simbol puncak ketaatan, ketulusan pengorbanan, dan cinta eksistensial seorang hamba kepada Tuhannya.

Namun, perayaan Idul Adha tahun ini hadir dalam lanskap sosial yang kian kompleks. Kita seperti berada di tengah situasi yang layak disebut sebagai darurat altruisme—yakni krisis mendalam atas semangat mendahulukan kepentingan bersama, menekan ego pribadi, dan berkorban demi nilai yang lebih luhur.

Meskipun altruisme masih dielu-elukan dalam simbol budaya dan retorika agama, realitas menunjukkan jurang yang kian lebar antara nilai dan praktik. Individualisme tumbuh subur, nepotisme menggerus rasa keadilan, dan korupsi mencemari ruang publik. Ini semua menjadi antitesis dari semangat pengorbanan yang seharusnya kita warisi dari Ibrahim.

Selengkapnya: klik Kompas

Membumikan Psikologi Islam: Menemukan Akar, Membangun Arah

Artikel ini sudah dimuat di Republika 15 Juni 2025

Meningkatnya angka bunuh diri di Indonesia—hampir 600 kasus dalam lima bulan pertama 2025 (data Pusiknas Polri)—serta temuan bahwa sepertiga remaja mengalami masalah kesehatan mental (I-NAMHS, 2022), merupakan peringatan serius bagi dunia pendidikan dan ilmu psikologi.

Dalam konteks krisis ini, wacana psikologi memperoleh urgensi baru. Ia tidak lagi sekadar kajian akademik, melainkan tawaran pendekatan yang mengintegrasikan dimensi spiritual, moral, dan sosial khas Islam untuk merespons penderitaan batin secara lebih utuh.

Continue reading “Membumikan Psikologi Islam: Menemukan Akar, Membangun Arah”

Mas Gibran, Bonus Demografi, dan Jalan Keluar Filosofis

Artikel ini sudah dimuat di Republika 5 Mei 2025

Beberapa waktu lalu, Mas Wapres—sapaan akrab yang belakangan populer untuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka—merilis sebuah video monolog tentang bonus demografi. Dalam narasinya, Mas Wapres menyerukan optimisme yaitu bahwa Indonesia tengah memasuki masa keemasan, dengan mayoritas penduduk berusia produktif, siap mendorong lompatan ekonomi nasional.

Namun di balik ajakan itu, banyak anak muda justru menangkap ironi. Optimisme tentang bonus demografi terasa terlalu normatif, sementara realitas sehari-hari berbicara lain. Di balik gemerlap konten kreatif dan geliat startup, generasi muda Indonesia—terutama Generasi Z—menyimpan kegelisahan mendalam yaitu sulitnya mendapatkan pekerjaan layak, membengkaknya biaya hidup, mimpi memiliki rumah yang terasa utopis, serta ketidakpastian finansial yang membayangi masa depan mereka.

Continue reading “Mas Gibran, Bonus Demografi, dan Jalan Keluar Filosofis”

Gelap-Terang Indonesia, di Manakah Posisi Negeri Tercinta? Refleksi Al-Farabi

Artikel ini sudah dimuat di Republika 22 April 2025

Diskusi tentang “Indonesia yang gelap” terdengar di berbagai ruang, mulai dari kampus, pengajian, warung kopi, maupun ruang keluarga. Gelap di sini bukan sekadar kekurangan cahaya fisik, melainkan kehilangan arah kolektif yaitu ke mana sesungguhnya republik ini diarahkan? Kecemasan ini menguat, terutama ketika ketidakpastian ekonomi global disertai dengan kinerja elite politik yang—menurut banyak pengamat—jauh dari harapan.

Di tengah suara-suara kepesimisan itu, barangkali kita perlu sejenak menoleh ke belakang, mencari cahaya dari masa lalu.Dalam khazanah filsafat Islam, kita mengenal seorang pemikir besar abad ke-10, Abu Nasr Al-Farabi, sang al-Mu‘allim al-Tsani (Guru Kedua) setelah Aristoteles. Tanpa Al-Farabi, Dunia Islam—dan bahkan dunia modern—mungkin tak akan pernah mengenali harta karun filsafat Yunani dengan cara yang jernih.

Continue reading “Gelap-Terang Indonesia, di Manakah Posisi Negeri Tercinta? Refleksi Al-Farabi”

Kritik Filsafat atas Revisi UU TNI (3): Akademisi, Politik, dan Harapan Publik

Artikel ini sudah dimuat di Republika 16 April 2025

Beberapa waktu terakhir, sejumlah akademisi menyampaikan pandangan kritis terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Akan tetapi, langkah para akademisi itu mendapatkan resistensi berupa tuduhan “melampaui batas akademik” dan “terjun ke ranah politik praktis”.

Tuduhan seperti ini menyiratkan pesan bahwa seolah mengkritik pemerintah sama dengan melakukan politik praktis. Sementara itu, di saat yang sama, survei menunjukkan bahwa masyarakat berharap kampus bersikap kritis dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Hal ini menunjukkan besarnya harapan publik terhadap kampus untuk menjadi mercu suar perjalanan bangsa.

Dalam tulisan ini akan diurai secara filosofis, bagaimana memahami makna politik, peran akademisi, dan bagaimana keduanya berkaitan dalam sistem demokrasi yang sehat.

Continue reading “Kritik Filsafat atas Revisi UU TNI (3): Akademisi, Politik, dan Harapan Publik”

Kritik Filsafat atas Revisi UU TNI (2): Menimbang Ulang Kritik terhadap Militerisme

Artikel ini sudah dimuat di Republika 12 April 2025

Polemik terkait revisi Undang-Undang TNI terus bergulir. Di antara ketidaksetujuan yang muncul atas tulisan saya sebelumnya adalah adanya kesan bahwa seolah militer berada di strata yang lebih rendah dibanding para begawan yang bijak atau filsuf. Muncul pula pertanyaan, apakah seorang jenderal tidak mungkin menjadi pemimpin yang bijak?

Pandangan semacam ini patut dijernihkan agar tidak terjadi distorsi makna. Kritik terhadap revisi UU TNI—terutama yang menyentuh ranah konseptual dan filosofis—tidak ditujukan kepada individu, apalagi kepada figur militer tertentu. Kritik tersebut diarahkan pada militerisme sebagai sebuah doktrin atau pandangan yang menempatkan militer sebagai institusi paling layak dan utama dalam mengelola negara.

Continue reading “Kritik Filsafat atas Revisi UU TNI (2): Menimbang Ulang Kritik terhadap Militerisme”

Kepemimpinan tanpa Hikmah: Kritik Filsafat Atas Revisi UU TNI

Tulisan ini sudah dimuat di Republika 1 April 2025

Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali membuka luka lama bangsa ini—yaitu kekhawatiran atas bangkitnya kembali peran dominan militer dalam ruang sipil dan politik.

Di tengah kompleksitas transisi demokrasi Indonesia, disahkannya UU tersebut—yang memberi perluasan peran dan kewenangan militer dalam urusan non-pertahanan—menjadi kemunduran yang secara filosofis perlu dikritisi. Tulisan ini ingin menelaah isu tersebut melalui dua lensa filsafat: Plato dan Mulla Sadra.

Continue reading “Kepemimpinan tanpa Hikmah: Kritik Filsafat Atas Revisi UU TNI”