Artikel ini sudah dimuat di Republika 19 Agustus 2025
Kita masih berada di bulan Agustus, di mana bangsa Indonesia kembali larut dalam suasana penuh simbol. Kita merayakan, dengan penuh rasa syukur, bahwa bangsa ini pernah bangkit dari belenggu penjajahan. Namun, di tengah gegap gempita itu, ada satu hal yang kerap luput dari ingatan: para pahlawan kita berjuang bukan hanya melawan senjata penjajah, melainkan juga melawan propaganda kolonial.
Sejarah mencatat bagaimana kolonialisme selalu berusaha membungkus dirinya dengan wajah yang manis. Penjajahan tidak pernah ditampilkan sebagai perampasan, melainkan sebagai “misi peradaban.”Indonesia mengenalnya dalam istilah Politik Etis Belanda pada 1901. Konon, Belanda ingin membalas budi kepada bumiputra dengan memberi pendidikan, kesehatan, dan perbaikan kesejahteraan.
Narasi ini tidak lahir di ruang hampa. Ia bagian dari wacana kolonial global yang pada akhir abad ke-19 dipopulerkan oleh Rudyard Kipling lewat buku puisinya yang berjudul White Man’s Burden (Beban Orang Kulit Putih). Dalam bukunya, Kipling menggambarkan bahwa bangsa kulit putih memiliki “tugas moral” untuk mendidik bangsa-bangsa non-Eropa yang dianggap terbelakang.
Dengan logika ini, penjajahan dilihat bukan sebagai perampasan, melainkan sebagai kewajiban moral. Namun, banyak kritikus langsung membantah narasi itu. Edward Morel, jurnalis Inggris, menerbitkan buku The Black Man’s Burden (1903) yang menegaskan bahwa penjajahan bukanlah beban orang kulit putih, melainkan beban tragis yang harus ditanggung bangsa kulit hitam dan bangsa terjajah lainnya.
J A Hobson, ekonom Inggris, dalam bukunya Imperialism: A Study (1902) mengungkapkan bahwa kolonialisme tidak ada kaitannya dengan misi moral, melainkan hanyalah instrumen ekspansi kapitalisme untuk kepentingan segelintir pengusaha dan bankir.
Dari dunia terjajah sendiri, Mahatma Gandhi menolak mentah-mentah narasi ini. Dalam Hind Swaraj (1909), ia menegaskan bahwa penjajahan Inggris tidak pernah membawa peradaban, melainkan keterasingan dan hilangnya kemandirian bangsa India. Belakangan, Edward Said dalam Orientalism (1978) menjelaskan bahwa seluruh narasi kolonial tentang “peradaban” hanyalah konstruksi imajinatif Barat untuk membenarkan dominasi atas Timur.
Para pemimpin bangsa kita pun membaca situasi itu dengan tajam. Mereka tahu bahwa Politik Etis bukanlah berkah, melainkan alat penipuan kolonial yang dibungkus dengan jargon moral. Karena itulah, para pahlawan menolak mentah-mentah narasi ini dan memilih jalan kemerdekaan. Beberapa dekade kemudian, sejarah yang sama berulang di tanah Palestina. Bedanya, kali ini wajah kolonialisme hadir melalui proyek Zionisme dan negara-negara pendukungnya.
Sejak awal, para pendiri Zionisme membangun klaim bahwa mereka bukan penjajah, melainkan pembawa kemajuan. Kita masih ingat slogan yang sering dipropagandakan: “a land without a people for a people without a land”. Palestina digambarkan seolah-olah kosong, atau bila pun ada penghuninya, mereka dipandang tidak layak disebut bangsa.
Dengan logika itu, kolonisasi tanah Palestina dilabeli sebagai proyek pembangunan. Israel disebut membawa teknologi modern, pertanian maju, dan infrastruktur kota yang “berperadaban” ke kawasan yang dituduh terbelakang. Narasi ini semakin diperkuat oleh sekutu-sekutunya, terutama Amerika Serikat. Dukungan mereka kepada Israel selalu dibungkus dengan istilah-istilah etis yakni demi demokrasi, demi keamanan regional, demi pembangunan ekonomi.
Seakan-akan, kehadiran mereka di Palestina adalah bentuk kepedulian, padahal kenyataannya adalah perampasan tanah, blokade, dan pembantaian warga sipil yang tak berdaya. Ironisnya, di Indonesia sendiri masih ada segelintir pihak yang percaya pada propaganda Zionis ini. Ada yang berkata: “orang Palestina tidak bisa mengurus tanahnya sendiri,” atau “lebih baik mereka dibimbing Barat agar lebih maju.”
Kalimat-kalimat seperti ini, betapapun terdengar modern, sejatinya hanyalah pengulangan propaganda lama yang dulu dipakai Belanda untuk memperbudak nenek moyang kita. Spirit moral bangsa ini adalah menolak segala bentuk kolonialisme. Para pendiri bangsa tidak hanya mengusir penjajah dari Tanah Air, tetapi juga merumuskan prinsip universal dalam Pembukaan UUD 1945:
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.”
Kalimat ini lahir dari pengalaman panjang dijajah, dan dari keyakinan bahwa tidak ada satu pun bentuk kolonialisme yang bisa dibenarkan, betapapun indahnya ia dipropagandakan. Pahlawan-pahlawan kita bukan hanya pejuang bersenjata, mereka juga adalah pejuang kesadaran. Mereka mengajarkan bahwa sebelum mengangkat bambu runcing, bangsa ini harus lebih dulu membebaskan pikiran dari propaganda kolonial.
Tanpa pembebasan itu, kita akan tetap diperbudak meskipun secara formal menyandang status merdeka. Itulah sebabnya, ketika hari ini kita membiarkan diri termakan propaganda Zionis dan sekutunya, itu artinya kita sedang mengkhianati warisan moral para pejuang kemerdekaan.
Kita seolah melupakan bahwa kemerdekaan kita diraih bukan dengan tunduk pada narasi kolonial, melainkan dengan menolaknya mentah-mentah. Ada yang berkata: “Tapi Israel membawa teknologi, kota modern, dan kemajuan.” Ya, itu benar, tapi dengan harga yang tidak pernah mereka ceritakan: tanah dirampas, desa-desa dihancurkan, dan jutaan orang Palestina terusir menjadi pengungsi.
Apa artinya kemajuan kota modern bila dibangun di atas penderitaan dan darah manusia? Jika logika itu dipakai, maka penjajahan Belanda pun bisa disebut “berkah”, karena Belanda juga membawa kereta api, percetakan, dan sekolah modern. Padahal kita tahu: semua itu tidak pernah dimaksudkan untuk memajukan rakyat Indonesia, melainkan untuk memperkuat cengkeraman kolonial.
Bangsa kita sudah selesai dengan ilusi itu. Maka aneh rasanya bila sekarang, di abad ke-21, masih ada anak bangsa yang percaya pada propaganda kolonial Zionis; propaganda yang sebenarnya menggunakan pola yang itu-itu juga. Maka, Palestina adalah cermin bagi kita: apakah kita tetap setia pada spirit kemerdekaan, atau justru mulai terjerat oleh rayuan halus propaganda penjajahan?