Otong Sulaeman

Serakahnomics dan Logika Keserakahan: Krisis Etika Bisnis di Indonesia

Dr. Otong Sulaeman (Ketua/Rektor STAI Sadra)

Dalam pidatonya bulan Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto menciptakan istilah baru yang langsung menggelitik ruang publik: serakahnomics. Ia menyindir secara tajam praktik ekonomi segelintir elite kaya yang terus menumpuk kekayaan meski sudah berkelimpahan, dan menyebut bahwa keserakahan ini adalah musuh baru bangsa. Presiden mengajak agar ekonomi nasional kembali berpihak kepada rakyat kecil, bukan dikuasai segelintir orang yang tak pernah kenyang. Pidato tersebut menjadi semacam seruan moral di tengah suasana keprihatinan akan ketimpangan ekonomi yang kian melebar.

Namun menarik untuk mencermati bahwa ucapan tersebut bukan hanya statemen moral sesaat, melainkan menggugah kembali satu perdebatan lama tentang sistem ekonomi macam apa yang ingin kita bangun: apakah ekonomi yang didasarkan pada prinsip keserakahan yang dilegalkan—seperti homo economicus dalam tradisi liberalisme—atau ekonomi yang bertumpu pada keadilan sosial sebagaimana diperjuangkan oleh tokoh-tokoh sosialis Indonesia pada era awal republik?

Sikap Diam Kita yang Membunuh Gaza

Artikel ini sudah dimuat di Republika 2 Agustus 2025

Langit Gaza kembali merah, bukan oleh senja, tetapi oleh api yang turun dari langit buatan manusia. Anak-anak terbangun bukan karena mimpi, tapi karena suara ledakan yang mengoyak malam. Di balik reruntuhan itu, seorang ibu memanggil nama anaknya. Di atas puing-puing itu, seorang anak memanggil nama ibunya. Tapi dunia terlalu sibuk menunduk pada peta, protokol, dan kepentingan untuk sekadar menengok suara mereka.

Di tengah porak-poranda, manusia memanggil manusia lain. Namun tak banyak yang datang. Beberapa memilih diam, dan sebagian lagi menatap dari kejauhan—dengan mata penuh kalkulasi dan hati yang tertutup oleh lembaran diplomasi. Dunia Arab, yang dalam sejarahnya pernah menggemakan semangat perlawanan terhadap ketidakadilan, kini sebagian memilih jalan sunyi: jalan yang tidak berkata apa-apa, dan karena itu justru lebih menusuk daripada makian.

Jalaluddin Rumi, penyair besar dari Timur, pernah menyatakan bahwa diam memang menjadi bahasa Tuhan. Tetapi, Rumi juga mengecam sikap diam ketika dunia menangis karena kezaliman.

Benarkah Yahudi Punya Hak Kembali ke Tanah Palestina? Ini Sanggahan Tegasnya

Artikel ini sudah dimuat di Republika 4 Juli 2025

Perang 12 hari antara Iran dan Israel yang terjadi pada Juni 2025 mengguncang geopolitik dunia. Serangan rudal dan balasan beruntun tak hanya menggemparkan Timur Tengah, tapi juga memantik diskusi tajam di banyak negara, termasuk Indonesia. Banyak yang bertanya: mengapa Iran begitu ngotot membela Palestina, bahkan rela berkonfrontasi militer dengan Israel?

Jawabannya sederhana, tapi berdampak besar yaitu karena Palestina adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan historis dan kolonialisme modern. Di balik perang rudal itu, ada perang narasi yaitu siapa yang punya hak atas tanah itu? Siapa yang harus pergi, dan siapa yang berhak tinggal?

‘Indonesia Harusnya Fokus Dalam Negeri Bukan Palestina’, Benarkah Demikian?

Artikel ini sudah dimuat di Republika 27 Juni 2025

Perang antara Iran dan Israel menjadi isu panas di Indonesia selama 12 hari. Media ramai memberitakan, para pengamat muncul silih berganti, dan opini publik pun terbelah. Salah satu pendapat yang banyak mengemuka adalah, “Indonesia seharusnya fokus ke dalam negeri. Masih ada masalah ekonomi, pengangguran, dan korupsi yang jauh lebih penting diselesaikan daripada ikut campur konflik di luar sana.”

Apakah benar demikian? Mari kita jawab, bukan semata dari sudut geopolitik atau strategi diplomasi, tapi dari perspektif yang lebih dalam: filsafat bangsa.

Darurat Altruisme dan Hikmah Idul Adha

Artikel ini sudah dimuat di Kompas 5 Juni 2025

Pada 6 Juni 2025, umat Islam di Indonesia kembali merayakan Idul Adha, hari raya kurban yang setiap tahunnya menghidupkan kembali kisah spiritual Nabi Ibrahim dan Ismail. Dalam ingatan kolektif umat, peristiwa ini bukan semata rekam jejak sejarah atau ritus keagamaan, melainkan simbol puncak ketaatan, ketulusan pengorbanan, dan cinta eksistensial seorang hamba kepada Tuhannya.

Namun, perayaan Idul Adha tahun ini hadir dalam lanskap sosial yang kian kompleks. Kita seperti berada di tengah situasi yang layak disebut sebagai darurat altruisme—yakni krisis mendalam atas semangat mendahulukan kepentingan bersama, menekan ego pribadi, dan berkorban demi nilai yang lebih luhur.

Meskipun altruisme masih dielu-elukan dalam simbol budaya dan retorika agama, realitas menunjukkan jurang yang kian lebar antara nilai dan praktik. Individualisme tumbuh subur, nepotisme menggerus rasa keadilan, dan korupsi mencemari ruang publik. Ini semua menjadi antitesis dari semangat pengorbanan yang seharusnya kita warisi dari Ibrahim.

Selengkapnya: klik Kompas

Membumikan Psikologi Islam: Menemukan Akar, Membangun Arah

Artikel ini sudah dimuat di Republika 15 Juni 2025

Meningkatnya angka bunuh diri di Indonesia—hampir 600 kasus dalam lima bulan pertama 2025 (data Pusiknas Polri)—serta temuan bahwa sepertiga remaja mengalami masalah kesehatan mental (I-NAMHS, 2022), merupakan peringatan serius bagi dunia pendidikan dan ilmu psikologi.

Dalam konteks krisis ini, wacana psikologi memperoleh urgensi baru. Ia tidak lagi sekadar kajian akademik, melainkan tawaran pendekatan yang mengintegrasikan dimensi spiritual, moral, dan sosial khas Islam untuk merespons penderitaan batin secara lebih utuh.

Mas Gibran, Bonus Demografi, dan Jalan Keluar Filosofis

Artikel ini sudah dimuat di Republika 5 Mei 2025

Beberapa waktu lalu, Mas Wapres—sapaan akrab yang belakangan populer untuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka—merilis sebuah video monolog tentang bonus demografi. Dalam narasinya, Mas Wapres menyerukan optimisme yaitu bahwa Indonesia tengah memasuki masa keemasan, dengan mayoritas penduduk berusia produktif, siap mendorong lompatan ekonomi nasional.

Namun di balik ajakan itu, banyak anak muda justru menangkap ironi. Optimisme tentang bonus demografi terasa terlalu normatif, sementara realitas sehari-hari berbicara lain. Di balik gemerlap konten kreatif dan geliat startup, generasi muda Indonesia—terutama Generasi Z—menyimpan kegelisahan mendalam yaitu sulitnya mendapatkan pekerjaan layak, membengkaknya biaya hidup, mimpi memiliki rumah yang terasa utopis, serta ketidakpastian finansial yang membayangi masa depan mereka.

Gelap-Terang Indonesia, di Manakah Posisi Negeri Tercinta? Refleksi Al-Farabi

Artikel ini sudah dimuat di Republika 22 April 2025

Diskusi tentang “Indonesia yang gelap” terdengar di berbagai ruang, mulai dari kampus, pengajian, warung kopi, maupun ruang keluarga. Gelap di sini bukan sekadar kekurangan cahaya fisik, melainkan kehilangan arah kolektif yaitu ke mana sesungguhnya republik ini diarahkan? Kecemasan ini menguat, terutama ketika ketidakpastian ekonomi global disertai dengan kinerja elite politik yang—menurut banyak pengamat—jauh dari harapan.

Di tengah suara-suara kepesimisan itu, barangkali kita perlu sejenak menoleh ke belakang, mencari cahaya dari masa lalu.Dalam khazanah filsafat Islam, kita mengenal seorang pemikir besar abad ke-10, Abu Nasr Al-Farabi, sang al-Mu‘allim al-Tsani (Guru Kedua) setelah Aristoteles. Tanpa Al-Farabi, Dunia Islam—dan bahkan dunia modern—mungkin tak akan pernah mengenali harta karun filsafat Yunani dengan cara yang jernih.

Kritik Filsafat atas Revisi UU TNI (3): Akademisi, Politik, dan Harapan Publik

Artikel ini sudah dimuat di Republika 16 April 2025

Beberapa waktu terakhir, sejumlah akademisi menyampaikan pandangan kritis terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Akan tetapi, langkah para akademisi itu mendapatkan resistensi berupa tuduhan “melampaui batas akademik” dan “terjun ke ranah politik praktis”.

Tuduhan seperti ini menyiratkan pesan bahwa seolah mengkritik pemerintah sama dengan melakukan politik praktis. Sementara itu, di saat yang sama, survei menunjukkan bahwa masyarakat berharap kampus bersikap kritis dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Hal ini menunjukkan besarnya harapan publik terhadap kampus untuk menjadi mercu suar perjalanan bangsa.

Dalam tulisan ini akan diurai secara filosofis, bagaimana memahami makna politik, peran akademisi, dan bagaimana keduanya berkaitan dalam sistem demokrasi yang sehat.

Kritik Filsafat atas Revisi UU TNI (2): Menimbang Ulang Kritik terhadap Militerisme

Artikel ini sudah dimuat di Republika 12 April 2025

Polemik terkait revisi Undang-Undang TNI terus bergulir. Di antara ketidaksetujuan yang muncul atas tulisan saya sebelumnya adalah adanya kesan bahwa seolah militer berada di strata yang lebih rendah dibanding para begawan yang bijak atau filsuf. Muncul pula pertanyaan, apakah seorang jenderal tidak mungkin menjadi pemimpin yang bijak?

Pandangan semacam ini patut dijernihkan agar tidak terjadi distorsi makna. Kritik terhadap revisi UU TNI—terutama yang menyentuh ranah konseptual dan filosofis—tidak ditujukan kepada individu, apalagi kepada figur militer tertentu. Kritik tersebut diarahkan pada militerisme sebagai sebuah doktrin atau pandangan yang menempatkan militer sebagai institusi paling layak dan utama dalam mengelola negara.