iqtishaduna – Otong Sulaeman

Menelisik Tarif Impor Trump dengan Lensa Baqr Sadr

Oleh: Otong Sulaeman (Ketua/Rektor STAI Sadra)

Pada 7 Juli 2025, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengirim surat kepada Presiden Prabowo yang isinya penetapan tarif impor sebesar 32% terhadap berbagai produk Indonesia. Kebijakan ini akan berlaku mulai 1 Agustus 2025 dan diklaim sebagai langkah untuk melindungi industri domestik Amerika dari pengaruh negara-negara yang dianggap “bersekongkol” dalam pakta ekonomi non-Barat seperti BRICS—yang baru saja menerima Indonesia sebagai anggota. Namun sesungguhnya, keputusan ini lebih tepat dibaca sebagai ekspresi kian tertekannya dominasi ekonomi liberal oleh bangkitnya kekuatan-kekuatan alternatif di belahan dunia non-Barat.

Langkah Trump tidak hanya mengancam daya saing ekspor Indonesia dan mengguncang sektor manufaktur nasional, tetapi juga mengungkapkan paradoks mendasar dari sistem ekonomi liberal: ketika kepentingan hegemon terganggu, prinsip-prinsipnya sendiri dengan cepat dikesampingkan. Inilah titik ketika liberalisme tidak lagi menjadi sistem nilai universal, melainkan topeng ideologis bagi ekspansi dan dominasi kekuasaan.

Serakahnomics dan Logika Keserakahan: Krisis Etika Bisnis di Indonesia

Dr. Otong Sulaeman (Ketua/Rektor STAI Sadra)

Dalam pidatonya bulan Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto menciptakan istilah baru yang langsung menggelitik ruang publik: serakahnomics. Ia menyindir secara tajam praktik ekonomi segelintir elite kaya yang terus menumpuk kekayaan meski sudah berkelimpahan, dan menyebut bahwa keserakahan ini adalah musuh baru bangsa. Presiden mengajak agar ekonomi nasional kembali berpihak kepada rakyat kecil, bukan dikuasai segelintir orang yang tak pernah kenyang. Pidato tersebut menjadi semacam seruan moral di tengah suasana keprihatinan akan ketimpangan ekonomi yang kian melebar.

Namun menarik untuk mencermati bahwa ucapan tersebut bukan hanya statemen moral sesaat, melainkan menggugah kembali satu perdebatan lama tentang sistem ekonomi macam apa yang ingin kita bangun: apakah ekonomi yang didasarkan pada prinsip keserakahan yang dilegalkan—seperti homo economicus dalam tradisi liberalisme—atau ekonomi yang bertumpu pada keadilan sosial sebagaimana diperjuangkan oleh tokoh-tokoh sosialis Indonesia pada era awal republik?

Mas Gibran, Bonus Demografi, dan Jalan Keluar Filosofis

Artikel ini sudah dimuat di Republika 5 Mei 2025

Beberapa waktu lalu, Mas Wapres—sapaan akrab yang belakangan populer untuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka—merilis sebuah video monolog tentang bonus demografi. Dalam narasinya, Mas Wapres menyerukan optimisme yaitu bahwa Indonesia tengah memasuki masa keemasan, dengan mayoritas penduduk berusia produktif, siap mendorong lompatan ekonomi nasional.

Namun di balik ajakan itu, banyak anak muda justru menangkap ironi. Optimisme tentang bonus demografi terasa terlalu normatif, sementara realitas sehari-hari berbicara lain. Di balik gemerlap konten kreatif dan geliat startup, generasi muda Indonesia—terutama Generasi Z—menyimpan kegelisahan mendalam yaitu sulitnya mendapatkan pekerjaan layak, membengkaknya biaya hidup, mimpi memiliki rumah yang terasa utopis, serta ketidakpastian finansial yang membayangi masa depan mereka.