plato – Otong Sulaeman

Kritik Filsafat atas Revisi UU TNI (3): Akademisi, Politik, dan Harapan Publik

Artikel ini sudah dimuat di Republika 16 April 2025

Beberapa waktu terakhir, sejumlah akademisi menyampaikan pandangan kritis terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Akan tetapi, langkah para akademisi itu mendapatkan resistensi berupa tuduhan “melampaui batas akademik” dan “terjun ke ranah politik praktis”.

Tuduhan seperti ini menyiratkan pesan bahwa seolah mengkritik pemerintah sama dengan melakukan politik praktis. Sementara itu, di saat yang sama, survei menunjukkan bahwa masyarakat berharap kampus bersikap kritis dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Hal ini menunjukkan besarnya harapan publik terhadap kampus untuk menjadi mercu suar perjalanan bangsa.

Dalam tulisan ini akan diurai secara filosofis, bagaimana memahami makna politik, peran akademisi, dan bagaimana keduanya berkaitan dalam sistem demokrasi yang sehat.

Kritik Filsafat atas Revisi UU TNI (2): Menimbang Ulang Kritik terhadap Militerisme

Artikel ini sudah dimuat di Republika 12 April 2025

Polemik terkait revisi Undang-Undang TNI terus bergulir. Di antara ketidaksetujuan yang muncul atas tulisan saya sebelumnya adalah adanya kesan bahwa seolah militer berada di strata yang lebih rendah dibanding para begawan yang bijak atau filsuf. Muncul pula pertanyaan, apakah seorang jenderal tidak mungkin menjadi pemimpin yang bijak?

Pandangan semacam ini patut dijernihkan agar tidak terjadi distorsi makna. Kritik terhadap revisi UU TNI—terutama yang menyentuh ranah konseptual dan filosofis—tidak ditujukan kepada individu, apalagi kepada figur militer tertentu. Kritik tersebut diarahkan pada militerisme sebagai sebuah doktrin atau pandangan yang menempatkan militer sebagai institusi paling layak dan utama dalam mengelola negara.

Kepemimpinan tanpa Hikmah: Kritik Filsafat Atas Revisi UU TNI

Tulisan ini sudah dimuat di Republika 1 April 2025

Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali membuka luka lama bangsa ini—yaitu kekhawatiran atas bangkitnya kembali peran dominan militer dalam ruang sipil dan politik.

Di tengah kompleksitas transisi demokrasi Indonesia, disahkannya UU tersebut—yang memberi perluasan peran dan kewenangan militer dalam urusan non-pertahanan—menjadi kemunduran yang secara filosofis perlu dikritisi. Tulisan ini ingin menelaah isu tersebut melalui dua lensa filsafat: Plato dan Mulla Sadra.