politik – Otong Sulaeman

Ketika IOC Menyuruh Indonesia Bungkam Atas Genosida di Gaza

Artikel ini sudah dimuat di Republika

Keputusan Komite Olimpiade Internasional (IOC) menjatuhkan sanksi kepada Indonesia karena menolak memberikan visa kepada atlet Israel sesungguhnya adalah pesan politik yang keras: bahwa dunia harus diam, bahkan terhadap genosida.

IOC menyebut tindakannya sebagai penegakan prinsip “netralitas politik,” seolah olahraga bisa hidup di ruang steril yang bebas dari moralitas dan kemanusiaan. Namun sesungguhnya, keputusan ini justru mengungkap paradoks besar, yaitu bahwa pihak yang mengaku netral sesungguhnya sedang memihak.

Dari Affan hingga Gaza: Solidaritas Keadilan yang tak Mengenal Batas

Artikel ini sudah dimuat di Republika 30 Agustus 2025

Indonesia berduka. Nama Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas tertabrak mobil rantis Polri ketika sedang mengantar makanan, kini bergema di jalanan dan ruang-ruang publik. Affan bukan demonstran, bukan provokator, bukan lawan politik. Ia hanyalah seorang anak bangsa yang sedang bekerja mencari nafkah, namun nyawanya melayang karena kelalaian aparat yang tengah mengamankan aksi mahasiswa.

Tragedi ini mengguncang rasa keadilan kolektif. Di berbagai kota, demonstrasi meluas; mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan, tidak hanya memprotes keistimewaan DPR yang menetapkan tunjangan rumah Rp50 juta per bulan di tengah kesulitan ekonomi rakyat, tetapi juga menuntut tanggung jawab atas kematian seorang rakyat kecil yang tidak bersalah.

Benarkah Yahudi Punya Hak Kembali ke Tanah Palestina? Ini Sanggahan Tegasnya

Artikel ini sudah dimuat di Republika 4 Juli 2025

Perang 12 hari antara Iran dan Israel yang terjadi pada Juni 2025 mengguncang geopolitik dunia. Serangan rudal dan balasan beruntun tak hanya menggemparkan Timur Tengah, tapi juga memantik diskusi tajam di banyak negara, termasuk Indonesia. Banyak yang bertanya: mengapa Iran begitu ngotot membela Palestina, bahkan rela berkonfrontasi militer dengan Israel?

Jawabannya sederhana, tapi berdampak besar yaitu karena Palestina adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan historis dan kolonialisme modern. Di balik perang rudal itu, ada perang narasi yaitu siapa yang punya hak atas tanah itu? Siapa yang harus pergi, dan siapa yang berhak tinggal?

Gelap-Terang Indonesia, di Manakah Posisi Negeri Tercinta? Refleksi Al-Farabi

Artikel ini sudah dimuat di Republika 22 April 2025

Diskusi tentang “Indonesia yang gelap” terdengar di berbagai ruang, mulai dari kampus, pengajian, warung kopi, maupun ruang keluarga. Gelap di sini bukan sekadar kekurangan cahaya fisik, melainkan kehilangan arah kolektif yaitu ke mana sesungguhnya republik ini diarahkan? Kecemasan ini menguat, terutama ketika ketidakpastian ekonomi global disertai dengan kinerja elite politik yang—menurut banyak pengamat—jauh dari harapan.

Di tengah suara-suara kepesimisan itu, barangkali kita perlu sejenak menoleh ke belakang, mencari cahaya dari masa lalu.Dalam khazanah filsafat Islam, kita mengenal seorang pemikir besar abad ke-10, Abu Nasr Al-Farabi, sang al-Mu‘allim al-Tsani (Guru Kedua) setelah Aristoteles. Tanpa Al-Farabi, Dunia Islam—dan bahkan dunia modern—mungkin tak akan pernah mengenali harta karun filsafat Yunani dengan cara yang jernih.

Kritik Filsafat atas Revisi UU TNI (3): Akademisi, Politik, dan Harapan Publik

Artikel ini sudah dimuat di Republika 16 April 2025

Beberapa waktu terakhir, sejumlah akademisi menyampaikan pandangan kritis terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Akan tetapi, langkah para akademisi itu mendapatkan resistensi berupa tuduhan “melampaui batas akademik” dan “terjun ke ranah politik praktis”.

Tuduhan seperti ini menyiratkan pesan bahwa seolah mengkritik pemerintah sama dengan melakukan politik praktis. Sementara itu, di saat yang sama, survei menunjukkan bahwa masyarakat berharap kampus bersikap kritis dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Hal ini menunjukkan besarnya harapan publik terhadap kampus untuk menjadi mercu suar perjalanan bangsa.

Dalam tulisan ini akan diurai secara filosofis, bagaimana memahami makna politik, peran akademisi, dan bagaimana keduanya berkaitan dalam sistem demokrasi yang sehat.

Kritik Filsafat atas Revisi UU TNI (2): Menimbang Ulang Kritik terhadap Militerisme

Artikel ini sudah dimuat di Republika 12 April 2025

Polemik terkait revisi Undang-Undang TNI terus bergulir. Di antara ketidaksetujuan yang muncul atas tulisan saya sebelumnya adalah adanya kesan bahwa seolah militer berada di strata yang lebih rendah dibanding para begawan yang bijak atau filsuf. Muncul pula pertanyaan, apakah seorang jenderal tidak mungkin menjadi pemimpin yang bijak?

Pandangan semacam ini patut dijernihkan agar tidak terjadi distorsi makna. Kritik terhadap revisi UU TNI—terutama yang menyentuh ranah konseptual dan filosofis—tidak ditujukan kepada individu, apalagi kepada figur militer tertentu. Kritik tersebut diarahkan pada militerisme sebagai sebuah doktrin atau pandangan yang menempatkan militer sebagai institusi paling layak dan utama dalam mengelola negara.

Kepemimpinan tanpa Hikmah: Kritik Filsafat Atas Revisi UU TNI

Tulisan ini sudah dimuat di Republika 1 April 2025

Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali membuka luka lama bangsa ini—yaitu kekhawatiran atas bangkitnya kembali peran dominan militer dalam ruang sipil dan politik.

Di tengah kompleksitas transisi demokrasi Indonesia, disahkannya UU tersebut—yang memberi perluasan peran dan kewenangan militer dalam urusan non-pertahanan—menjadi kemunduran yang secara filosofis perlu dikritisi. Tulisan ini ingin menelaah isu tersebut melalui dua lensa filsafat: Plato dan Mulla Sadra.